JAKARTA - Kekisruhan Kongres PSSI 2011 di Hotel Sultan bukan muncul secara mendadak. Ada skenario besar dari penguasa untuk menggagalkan kongres tersebut.
Kongres yang digagas Komite Normalisasi (KN) atas petunjuk dari induk sepakbola dunia FIFA ini sejak awal sudah bergelagat akan kisruh. Para calon ketua umum yang melihat gelagat buruk lalu mengundurkan diri sebelum kongres dimulai.
Menurut CEO Tangerang Wolves, Akmal Marhali, kesalahan memang dilakukan oleh Kelompok 78. Namun kesalahan juga dilakukan oleh Komite Normalisasi (KN) dan FIFA. Keduanya memiliki kadar kebenaran dan kesalahan dalam kongres.
Namun, lebih dalam lagi diungkapkan Akmal, terdapat skenario besar untuk membuat kongres ricuh. Berdasarkan data yang diperolehnya dan membandingkan fakta dilapangan, Akmal menengarai kuat kelompok Nurdin Halid cs mengatur semua skenario.
Kepada Waspada Online, Akmal mengungkapkan beberapa data dan fakta kisruh Kongres PSSI dibuat sejak awal. Persoalan surat menyurat antara PSSI dan FIFA menjadi puncak permasalahan. Oknum FIFA turut terlibat dalam pemalsuan data saat korespondensi dengan Indonesia.
"Ini ada manipulasi di kongres kemarin, semua terbuai dengan propaganda media. Masyarakat hanya dikelabui permukaan dalam kongres. Padahal didalam sudah ada konspirasi. Nirwan Bakrie atau status quo masih bermain," kata Akmal, tadi malam.
Diungkapkan Akmal, dari hasil analisis data yang diperolehnya, kongres gagal disebabkan beberapa hal. Tujuan KN yang dibentuk FIFA yakni untuk menggelar kongres dan merangkul LPI dalam sebuah rekonsiliasi telah digagalkan dan disusupi pihak penguasa (status quo). Dalam kongres ada beberapa fakta yang tidak terungkap selama ini.
Pertama, Ketua KN Agum Gumelar yang memimpin sidang tidak melakukan penghitungan ulang jumlah suara peserta (roll call) yang hadir dalam kongres. Hal tersebut disyaratkan sebagaimana Pasal 26 Statuta PSSI.
Padahal, roll call diperlukan untuk mengetahui jumlah anggota pemilih yang memiliki suara sah yang hadir. Ini untuk kepentingan keabsahan kongres dan langkah antisipasi bila keputusan aklamasi tidak dapat dicapai dan diganti dengan voting.
Selain itu, kisruh ini sebenarnya bermula dari surat 'illegal' tanggal 28 Februari 2011 dari Sekjen PSSI saat itu Nugraha Besoes ke Jerome Valcke tentang keputusan Komite Banding (KB) pimpinan Tjipta Lesmana. Namun surat yang dikirimkan tersebut, tidak disebutkan hasil KB yang membatalkan keempat calon ketum PSSI yaitu Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta dan Arifin Panigoro.
Dari surat tersebut, FIFA mengirim surat balasan yang meminta PSSI menggelar kongres sebelum 30 April 2011, merangkul LPI dan tak melarang keempat calon maju dalam kongres. PSSI menyambutnya dengan mengadakan kongres di Riau, namun berakhir gagal.
Pascagagal, PSSI kirim kembali laporan ke FIFA. Induk sepakbola dunia tersebut akhirnya memberi sanksi ke PSSI dengan membekukan kepengurusannya. FIFA membentuk KN yang dipimpin Agum Gumelar. Mandat ke KN mirip dengan surat FIFA sebelumnya yakni menggelar kongres dan merangkul LPI.
Namun dalam perjalanannya, secara mendadak datang surat FIFA tertanggal 21 April 2011. Surat itu merujuk kepada surat Komite Banding tanggal 28 Februari 2011 yang melarang empat calon maju sebagai calon ketum/waketum. Padahal KB sendiri tidak pernah mengirim surat ke FIFA.
Yang ada hanyalah surat yang dikirim Nugraha Besoes sebelumnya yang berisi tidak adanya keputusan KB, dan tanpa pelarangan majunya ke empat kandidat. Persoalan surat ini yang menjadi biang kekisruhan Kongres di Hotel Sultan beberapa waktu lalu.
"Tidak satupun ada yang bisa menjawab baik dari Pak Agum di KN dan FIFA sendiri yang hadir diwakili Regenass. Surat yang bisa berubah, datang tiba-tiba dan menjadi rujukan di kongres," tegasnya.
Akibatnya, Kelompok 78 ingin mengungkap pemanipulasian data tersebut dalam kongres dengan meminta KB membacakan putusannya. Namun karena Agum dan Regenass dinilai mengetahui persoalan tersebut, dan menjadi bumerang bagi mereka bila terungkap di publik, sehingga skenario penghentian di kongres langsung direncanakan.
Salah satu anggota KN yang telah diganti Agum sebanyak 5 orang, Soemaryoto tertangkap tangan melakukan pembicaraan dengan Iwan Budianto yang merupakan calon waketum yang merupakan orang suruhan Nirwan Bakrie saat sidang diskors. Saat skors itu juga, kelompok Iwan memberikan uang sejumlah 25 ribu dollar kepada peserta kongres untuk menolak KB membacakan putusannya.
Ditempat terpisah, Thierry Regenass diketahui terlibat pembicaraan dengan calon waketum. Dalam pembicaraan tersebut, Regenass menyebutkan bahwa kongres ini merupakan perang antara Nirwan dan Arifin. "Nirwan tak rela PSSI jatuh ke kelompok Arifin. Ia sengaja tak maju namun sudah menyiapkan orangnya didalam. Nirwan mengetahui bahwa PSSI potensial untuk pemilu 2014," ungkap Akmal menirukan ucapan Regenass.
Sementara Regenass sendiri telah menyalahi Statuta FIFA dimana disebutkan dalam pasal 22 ayat 4, bahwa "Kongres dapat mengundang peninjau untuk ikut serta dalam kongres tanpa hak berbicara atau hak memilih." Selain itu juga, sebagai peninjau Regenass duduk di meja depan bersama pimpinan sidang yang mengesankan bahwa Regenass bukan sebagai peninjau.
Akmal berpendapat, kisruh kongres yang dibuat oleh Komite Normalisasi memilki modus yang sama dengan kisruh yang dibuat di Riau sewaktu Nurdin masih di PSSI. Namun dilakukan dengan orang dan cara yang berbeda.
Harusnya Ketua KN sebagaimana yang dimandatkan FIFA harus merekonsiliasi dan tidak menutup diri. Pemerintah juga sebutnya mengetahui hal tersebut, namun lebih memilih bersikap hati-hati karena khawatir dinilai intervensi.
"Saya menilai dikedua belah pihak yakni di KN dan di kelompok 78 ada salah dan benarnya. Namun saatnya sekarang harusnya dihindari propaganda dari pihak manapun dan harusnya mendengungkan rekonsiliasi bersama," tutupnya.
Sementara itu, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng yang ditemui di kantor presiden, mengaku tidak tahu menahu adanya dugaan penyuapan yang dilakukan saat kongres. Ia juga mengaku tak mengetahui adanya manipulasi data oleh pihak pengurus PSSI sebelumnya yang dimaksud.
"Saya tidak tahu...Saya tidak tahu," tutur Andi berulang kepada Waspada Online ketika ditanya seluruh informasi Akmal tersebut. Saat ini, katanya, pihaknya bersama KONI dan KOI terus melakukan rekonsiliasi bersama agar kongres baru/lanjutan dapat segera dilakukan. Sejalan dengan itu juga, pemerintah berupaya meminta kepada FIFA agar tidak memberi sanksi kepada Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar